Opinium Gejolak Pro Kontra Kenaikan Harga BBM

Moh NurKholis Majid Kordinator Wilayah IV HMMI

Kenaikan harga BBM sulit dapat ditawar untuk diturunkan. Jokowi sudah paten untuk menaikkan harga BBM. Meskipun sampai pada detik ini, para mahasiswa, buruh dan beberapa element lainnya turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Bahkan anggota DPR dari fraksi PKS menyatakan menolak kenaikan harga BBM yang di tegaskan dengan sikap W.O dari rapat paripurna DPR RI. Hal itu, tidak menciutkan nyali nahkoda Nusantara. 

Tidak semua kalangan juga menolak kenaikan harga BBM, artinya ada kelompok pro dan juga kelompok kontra. Itu hal yang wajar. Setiap kelompok memiliki pandangan dan tawarannya masing-masing.

Kenaikan harga BBM memang akan memberikan dampak negatif yang cukup signifikan bagi masyarakat, terutama masyarakat menengah kebawah. Para pakar menyebutkan sebagian dampak dari naiknya harga BBM, adalah timbulnya inflasi yang cukup besar, dan stagflasi, yang berimbas pada meningkatnya persentase kemiskinan.

Meningkatnya kemiskinan bisa diartikan kesejahteraan masyarakat minus. Dan secara perlahan mereka dibunuh pelan-pelan dengan sengaja akibat kemiskinan. Jika ditarik sedikit nyeleneh jumlah PSK akan meningkat juga.

Kenaikan harga BBM akan terlihat memiliki dampak positif di beberapa tahun kemudian, karena sifat sebab akibatnya adalah berjangka panjang. Salah satu diantaranya ialah alokasi anggaran untuk subsidi BBM bisa diturunkan, sehingga APBN bisa alokasikan ke sektor lainnya yang lebih tajam.

Namun naasnya, sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki kekhawatiran jangka pendek yang lebih hebat dibandingkan dengan kekhawatiran jangka panjang. Sehingga, pemikiran analisnya terlalu dipersempit.

Bukan berarti penulis mendukung kenaikan harga BBM, sebab ada beberapa hal yang perlu disampaikan dan direalisasikan untuk bagaimana nantinya sikap penolakan menjadi sikap mendukung.

Kenaikan harga BBM bisa didukung secara penuh oleh semua element, apabila beberapa instrument pendukung juga mengalami kenaikan.

Sebagian diantaranya ialah gaji buruh/PNS dinaikkan juga, penyerapan tenaga kerja local juga harus meningkat, persentase alokasi APBN ke sektor industri pangan bisa lebih diproyeksikan daripada sektor lainnya.

Lalu apakah kenaikan harga BBM semerta-merta langsung diputuskan oleh pemerintah tanpa ada latar belakang yang mendukungnya?.

Gelombang geopolitik global yang tidak stabil memicu lonjakan harga minyak dunia. Kondisi ini mendorong selisih harga minyak dunia dengan harga jual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia semakin besar. Jika tidak diatasi, maka Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan jebol dan berpotensi mengguncang perekonomian nasional.

Sebagai contoh perang Rusia-Ukraina. Krisis energi meluas akibat pasokan yang terhambat. Sehingga harga minyak dunia mengalami fluktuasi yang lumayan signifikan.

Konflik yang meluas akibat dari perang Rusia-Ukraina ini menyebabkan ketidakstabilan harga minyak dunia. Dikutip dari idx channel, Harga minyak mentah dunia sempat melambung pada kisaran US$ 90 hingga US$ 100 per barel.

Dan juga hingga tahun 2050 nanti, konsumsi migas, termasuk BBM Indonesia akan terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dalam proyeksi Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Outlook Energy BPPT.

Namun, Indonesia masih belum mampu melakukan swasembada energi. Selama ini, terdapat gap antara produksi dan konsumsi migas. Sehingga, pemerintah Indonesia selama ini harus impor untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

Kondisi tersebut berpotensi membebani anggaran pemerintah dan meningkatkan defisit neraca perdagangan migas. Hal ini terlihat dari perkembangan neraca perdagangan migas yang selalu negatif selama lima tahun terakhir.

Pemerintah juga menanggung beban subsidi bahan bakar. Pada tahun 2022, pemerintah dalam Perpres 98 Tahun 2022 telah memberikan subsidi dan kompensasi sebesar Rp502, triliun.

Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang semakin meningkat, penting untuk menjaga stabilitas produksi ekonomi dalam negeri, memastikan pasokan energi.

Kemudian, nilai tukar rupiah atau kurs pun sudah melemah menjadi Rp14.898/US$ per 29 Agustus 2022, yang dari sebelumnya dipatok pada Rp14.450/US$.

Dalam menghadapi kenaikan harga BBM, bantuan sosial menjadi hal penting yang perlu segera direalisasikan dan tepat sasaran oleh pemerintah.

Skema yang direncanakan oleh pemerintah untuk menanggulangi problematika akibat dari kenaikan harga BBM,  Di antaranya menyiapkan anggaran bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM Rp12,4 triliun untuk masyarakat miskin, hingga Dana Transfer Umum untuk daerah. Adapun besaran bantuan subsidi upah sebesar Rp9,6 triliun.

Selain itu, terdapat Subsidi Transportasi Angkutan Umum sebesar Rp2,17 triliun. Program ini akan digulirkan kepada sopir angkutan umum, ojek online, dan nelayan. Sementara itu, BLT BBM akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp 150 ribu/bulan yang mulai diberikan September selama 4 bulan.

Lalu bantuan subsidi upah akan diberikan untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta per bulan dalam bentuk subsidi upah yang diberikan sebesar Rp. 600 ribu.

Penulis: Moh NurKholis Majid

(Kordinator Wilayah IV Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia HMMI).