Presiden Jokowi tengah memasuki masa akhir jabatannya. Polemik kebangsaan terjadi cukup deras. Pelanggaran HAM, Korupsi, perseteruan Institusi Polri dan KPK atau yang lebih kerap dikenal dengan istilah pertarungan “Buaya vs Cicak” dan polemik lainnya mewarnai pemerintahan presiden Jokowi dari periode pertama hingga periode kedua.
Bersamaan dengan jadwal kedatangan Presiden ke Bumi Arema Malang pada hari Senin Kordinator Wilayah Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia Moh NurKholis Majid melakukan kajian dalam menyoroti polemik kebangsaan tersebut pada Sabtu, (1/7/23).
Polemik pertama berlangsung dan lamanya perseteruan KPK dan Polri yang muncul semenjak Brigadir Jenderal (Pol) Endar Priantoro diberhentikan dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.
Perseteruan dua Institusi besar tersebut dikenal dengan pertarungan “Buaya vs Cicak”. Istilah tersebut muncul pertama kali pada tahun 2009.
Moh NurKholis Majid selaku Korwil HMMI mengatakan perseteruan dua institusi besar tersebut harus segera diselesaikan, perseteruan tersebut dapat menghambat proses pemberantasan korupsi yang semakin merajalela. Maka Presiden Jokowi harus mengambil sikap yang tegas dan segera menyelesaikannya.
“dengan adanya perseteruan antara Polri dan KPK dapat menghambat proses pemberantasan korupsi yang semakin tidak karuan, kami meminta Bapak Presiden Jokowi untuk turun tangan dan segera menyelesaikan konflik yang terjadi diantara kedua lembaga tersebut”, kata NurKholis.
Selain polemik pertarungan Polri dan KPK, ada banyak kasus HAM yang belum terselesaikan, sedangkan Presiden Jokowi berjanji akan menyelesaikan masalah Hukum dan HAM.
Tragedi Kanjuruhan memakan 135 korban meninggal dunia dan 583 korban lainnya mengalami cidera baik psikis maupun fisik.
Kordinator Wilayah HMMI menagih janji bapak Presiden Jokowi yang dinyatakan pada tanggal 5 Oktober 2022, bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan.
“kami menagih janji Presiden Jokowi yang sudah berjanji akan mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan”, ucap NurKholis.
Kasus Munir juga belum menemukan titik terang penyelesaian, padahal kasus munir sudah terjadi bertahun-tahun dan Jokowi juga berjanji akan menyelesaikan kasus HAM yang terjadi di Indonesia.
Kordinator Wilayah Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia menegaskan Menolak kedatangan dan akan melakukan aksi penolakan kedatangan Presiden Jokowi di Malang dan meminta Presiden untuk segera Menyelesaikan perseteruan Polri dan KPK dan juga Menagih janji mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan dan Kasus Munir.
“kami menolak kedatangan Bapak Presiden Jokowi dan juga kami bakal melakukan aksi penolakan kedatangan Presiden, sebelum perseteruan Polri dan KPK, tragedi kanjuruhan, kasus Munir diselesaikan”, tutup NurKholis.
0 Comments