Pengurus pusat himpunan mahasiswa manajemen Indonesia menyoroti kinerja BPOM yang kacau. Beberapa waktu lalu akibat dari kelalaian kinerja BPOM ratusan anak-anak meninggal dunia. Senin (24/7/23).
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terus diperkuat dengan tujuan dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara lebih efektif. Kelembagaan BPOM diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Penny K. Lukito merupakan kepala badan pengawas obat dan makanan (BPOM) yang menjabat hampir 7 tahun terakhir ini. Tentu banyak peristiwa penting yang ia lakukan bahkan kasus yang ia hadapi dalam mengawsi obat dan makanan.
Penny K. Lukito pernah mengeluarkan surat informasi kelima BPOM terkait hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol dan atau gliserin/liserol tertanggal 23 Oktober 2022, dalam lampiran (2) huruf B disebutkan daftar Produk yang sudah dilakukan pengujian dengan hasil yang menyatakan aman digunakan jika sesuai aturan pakai.
Akibat kelalaiannya ditemukan ada 2 jenis sirup obat yang justru paling banyak dikonsumsi penderita GGAPA dan dinyatakan menjadi penyebab utama kasus 178 anak-anak meninggal dunia.
Kondisi ini membuktikan bahwa kurangnya ketelitian dan profesionalitas BPOM dalam menjalankan kinerjanya yang berdampak pada kesehatan dan keselamatan anak bangsa.
Adanya fakta tersebut, maka sudah seharusnya Kepala BPOM ditetapkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kelalaian yang menyebabkan ratusan anak bangsa kehilangan nyawa (Pasal 359 KUHP). Dalam sidang Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mendesak agar Penny Lukito dipecat sebagai Kepala BPOM.
"kalau memang BPOM ini salah kita rekomendasikan nama pada pak Jokowi, untuk ganti itu Kepala BPOM” tuturnya.
Anggota DPR RI itu menmyapaikan kekecewaan atas meninggalnya anak bangsa yang diakibatkan kelalaian pejabat. Menurut Andre, harus ada pihak yang bertanggung jawab, tak lantas saling lempar tanggung jawab.
Selain itu, ada hal yang tentunya semakin menunjukan bahwa kinerja Kepala BPOM ini tidak professional, hal ini dibuktikan dengan terindikasinya interfensi dari sang suami terhadap Penny K. Lukito. Atas kelalaian fatal ini Penny K. Lukito malah memberikan kesempatan sang suami Ali firdaus untuk mengisi berbagai macam kegiatan BPOM mulai dari pembawa materi di berbagai kegiatan BPOM hingga menjadi ketua dewan juri yang memiliki peran penting menentukan perusahaan – perusahaan yang memenangkan penghargan BPOM.
"Harusnya begini, beliau itu adalah staf ahli mentri PUPR kan ASN dan tupoksinya Nggak ada urusannya dengan BPOM, lah kok bantuin istrinya, bantu istri boleh tapi ini kan bantuin membuat regulasi yang masih debatable kegunaanya, menurut saya itu gak etis” tutur pengamat kebijakan public Agus Pembagio.
Menanggapi hal tersebut, PB HMMI berharap adanya ketegasan dari para pemangku kebijakan untuk segera menuntaskan kasus tersebut dan menyeret Penny K. Lukito menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas kasus tersebut.
"Pemerintah ini harus lebih tegas, jalankan prosedur hukum yang berlaku karena ini menyangkut nyawa anak bangsa. Kalau terus dibiarkan seperti ini, bukan hanya Ketua BPOM yang harus diganti tapi seluruh stakeholder Lembaga BPOM dan pemerintahan itu sendiri harus di reshuffle” tuturnya.
0 Comments