Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki hutang hingga mencapai 900 miliar. angka yang sangat besar ini dihasilkan di saat tongkat estafet kepemimpinan pemerintah Provinsi ada di bawa kendali bapak H. Abdul Gani Kasuba yang sebentar lagi akan berakhir.
Sekertaris Wilayah XI Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Maluku-Papua melihat hal ini sebagai hal yang bersifat negatif bagi kondisi Keuangan Daerah Provinsi Maluku Utara hari ini dan kedepannya.
Dikarenakan menjelang akhir masa periode bapak Gubernur Maluku Utara, hutang tersebut belum juga bisa dilunasi dan kemudian akan menjadi beban bagi pemerintah daerah selanjutnya.
Problem tersebut patut di sesali dan di pertanyakan juga kejelasan penyelesaian soal hutang daerah tersebut.
Kemudian tepat pada hari ini hari Rabu tanggal 16 Agustus Tahun 2023 kunjungan yang di lakukan oleh Wakil Kementrian Keuangan Republik Indonesia bapak Suhasila Nazara menjadi perhatian bagi kami sebagai pengurus ISMEI Wilayah XI, karena dalam menanggapi soal utang 900 miliar milik Pemprov Maluku Utara tersebut seharusnya juga menjadi perhatian bagi bapak Wakil Kementrian Keuangan ketika berkunjung ke provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia ini.
ISMEI Wilayah XI lewat Sekertaris Wilayah Menyesali hal ini dikarenakan ini menjadi problem yang sangat urgensi di balik tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut terdapat utang yang cukup besar pula dan tidak menjadi perhatian Bapak Suhasila Nazara ketika berkunjung ke Provinsi maluku utara.
Melalui tulisan ini kami menekan kepada pemerintah provinsi Maluku Utara dan DPRD Provinsi Maluku Utara dapat berkordinisai dengan Kementrian Keuangan untuk bisa berembuk untuk mencari formulasi sebagai solusi penyelesaian utang agar supaya hal tersebut tidak menjadi beban bagi pemerintah daerah Provinsi Maluku utara selanjutnya.
0 Comments