Pemerintah Kabupaten Gresik dan Kepolisian Tidak Becus dalam Mengawal Isu Lingkungan dan Sosial Terhadap Regulasi Smelting Freeport Gresik

Pemerintah Kabupaten Gresik dan Kepolisian telah dianggap tidak becus dalam mengawal isu lingkungan dan sosial terkait regulasi Smelting Freeport Gresik. Hal ini tercermin dari kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek smelting tersebut.

Pembangunan Smelter Freeport di Gresik telah menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal, organisasi lingkungan, dan pakar akademisi. Mereka khawatir bahwa proyek tersebut akan menyebabkan:

• Pencemaran lingkungan, termasuk udara, air, dan tanah, yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan

• Penggusuran komunitas/masyarakat lokal, yang dapat menyebabkan kehilangan identitas budaya dan penghidupan

• Pengaruh negatif terhadap kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan risiko penyakit respirasi dan kanker

• Kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati, yang dapat menyebabkan kehilangan biodiversitas dan penghidupan

• Pengaruh negatif terhadap ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat, yang dapat menyebabkan kehilangan lapangan kerja dan penghidupan

Namun, Pemerintah Kabupaten Gresik tidak menunjukkan kemampuan yang memadai dalam mengawal isu lingkungan dan sosial terkait proyek tersebut. Mereka tidak menyediakan informasi yang cukup tentang proyek tersebut, tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan tidak menjamin bahwa proyek tersebut akan memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

Selain itu, Kepolisian juga tidak menunjukkan kemampuan yang memadai dalam mengawal isu lingkungan dan sosial terkait proyek tersebut. Mereka tidak melakukan penindakan yang efektif terhadap pelanggaran lingkungan dan sosial yang dilakukan oleh perusahaan, tidak melindungi hak-hak masyarakat yang terkena dampak proyek tersebut, dan tidak melakukan monitoring dan evaluasi yang terus-menerus terhadap dampak lingkungan dan sosial proyek tersebut.

Oleh karena itu, kami menuntut Pemerintah Kabupaten Gresik dan Kepolisian untuk:

• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola proyek smelting Freeport

• Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek tersebut

• Menjamin bahwa proyek tersebut akan memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan

• Menghentikan pembangunan smelter Freeport sampai ada evaluasi yang lebih komprehensif tentang dampak lingkungan dan sosialnya

• Menyediakan kompensasi yang adil dan memadai bagi masyarakat yang terkena dampak proyek tersebut

• Mengembangkan rencana pengelolaan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan

• Melakukan monitoring dan evaluasi yang terus-menerus terhadap dampak lingkungan dan sosial proyek tersebut

Kami berharap bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik dan Kepolisian akan mengambil langkah-langkah yang konkrit untuk mengawal isu lingkungan dan sosial terkait proyek smelting Freeport dan memastikan bahwa proyek tersebut akan memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

Kami juga menyerukan kepada masyarakat untuk terus memantau dan mengawal proses pengambilan keputusan terkait proyek smelting Freeport dan memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai warga negara dihormati dan dilindungi

Erje Muayis

Ketua Umum GMPK DPC Gresik